Tentang e-lhkpn

Panduan Aplikasi Video Tutorial

Unduh

Sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN, terlampir file pendukung yang dapat diunduh.

Kontak Layanan e-lhkpn

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

  • Gedung Merah Putih KPK - Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
  • Telp : (021) 2557 8396
  • Fax : (021) 2557 8413
  • elhkpn@kpk.go.id

FAQ (Frequently Asked Questions)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (web based) dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id , sehingga data yang di input oleh PN secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK.

  1. PN pada instansi akan mendapatkan Akun (username dan password) setelah UPL mendaftarkan di aplikasi E-LHKPN (menu E-Registration).
  2. Calon PN (misalnya Calon Kepala Daerah) dapat menghubungi KPK untuk mendapatkan Akun (username dan password).

Formulir yang digunakan hanya satu jenis formulir untuk setiap pelaporan. KPK tidak menyediakan formulir cetak. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara on-line maupun offline dengan menggunakan excel melalui email elhkpn@kpk.go.id. Beberapa dokumen pendukung yang diwajibkan seperti Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tetap dikirimkan secara manual.

Pelaporan dengan menggunakan formulir baru mulai 1 Januari 2017 dengan menggunakan format excel yang disediakan KPK atau melalui aplikasi e-lhkpn.

KPK tidak akan memproses LHKPN yang disampaikan masih dengan menggunakan Formulir Lama (Formulir Model KPK-A atau B). Terhadap penerimaan demikian maka KPK akan menginformasikan kepada PN untuk menyampaikan kembali dengan menggunakan Formulir LHKPN baru paling lambat pada Maret 2018, dengan periode posisi harta per 31 Desember 2017

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan Periode Berkala:
    1. Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali
    2. Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya
  2. Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan Periode Perubahan Jabatan:
    1. Saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun
    2. Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensiun
    3. Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun

Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan tidak patuh.

DokumenĀ  kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan, (Surat Berharga, Asuransi, Perbankan). Selanjutnya dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan dan Surat Kuasa bertanda tangan harus dikirimkan secara fisik kepada KPK. Dokumen pendukung lainnya akan diminta menyusul apabila diperlukan.

Jika PN melaporkan LHKPN secara online, dapat langsung mengunggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan) pada field yang tersedia. Untuk Surat Kuasa yang bertanda tangan basah, harap dikirimkan melalui POS. Jika PN melaporkan LHKPN secara offline (Excel) PN dapat langsung melampirkan dokumen pendukung tersebut.

LHKPN diterima kemudian diverifikasi, apabila hasil verifikasi menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada PN mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan dokumen pendukung yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh PN dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN menyampaikan LHKPN dengan tidak lengkap.

Koreksi pada pengisian LHKPN secara online secara prinsip dapat dilakukan tergantung pada posisi mana koreksi tersebut dilakukan. Ada beberapa titik kemungkinan adanya koreksi yaitu:

  1. Koreksi pada saat sebelum isian LHKPN dikirimkan (submit), pada posisi ini koreksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus ada persetujuan dari KPK;
  2. Koreksi pada saat isian LHKPN telah dikirimkan (submit), untuk melakukan koreksi pada posisi ini harus dapat persetujuan dari KPK. Koreksi ini terjadi ketika KPK melakukan e-Verifikasi atas isian LHKPN online dan ditemukan adanya kesalahan pengisian maka dapat dilakukan koreksi oleh wajib lapor LHKPN;
  3. Koreksi pada saat dokumen telah selesai diverifikasi dan dinyatakan lengkap (approve), maka tidak dapat dilakukan koreksi, kecuali wajib lapor LHKPN tidak menyetujui naskah pengumuman yang telah dikirimkan.

PN akan mendapatkan tanda terima setelah proses verifikasi oleh KPK dan tanda terima tersebut dapat digunakan sebagai bukti telah menyampaikan LHKPN.

Pengumuman wajib dilaksanakan oleh PN paling lambat 2 bulan setelah PN menyampaikan LHKPN kepada KPK atau PN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

Pengumuman dilakukan dengan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non-elektronik sebagai berikut:

  • Media Pengumuman KPK;
  • Media Pengumuman Resmi Instansi, dan/atau;
  • Surat Kabar yang memiliki peredaran nasional.

Pelaporan pada tahun 2017 bagi PN yang belum pernah menyampaikan LHKPN sejak menjabat atau telah pension dilakukan paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan atau berakhir jabatan menggunakan formulir baru atau melalui aplikasi e-lhkpn.

Peran Instansi berupa penyesuaian Peraturan Internal terhadap mekanisme LHKPN yang baru, sekaligus ditambahkan dengan materi yang mendorong Instansi/Kementerian/Lembaga untuk membentuk Unit Pengelola E-LHKPN.

  1. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi terkait pengelolaan E-LHKPN di instansi masing-masing.
  2. Melakukan Pendaftaran data PN yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkpn (menu e-registration).
  3. Melakukan monitoring tingkat kepatuhan PN baik dalam pelaporan maupuan pengumuman LHKPN di instansi masing-masing.
  4. Melakukan pemutakhiran data nomenklatur unit kerja dan jabatan di instansi masing-masing.

Pengisian LHKPN dapat diwakilkan atas kuasa PN.

Sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e-Announcement


*Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi yang berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.

Situs ini hanya menampilkan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK dengan menggunakan Aplikasi e-LHKPN (dimulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya). Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B tetap dapat diakses melalui acch.kpk.go.id/pengumuman-lhkpn

No. Nama Lembaga Unit Kerja Jabatan Tanggal Lapor Aksi
Belum ada data

Siapakan Anda?

18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Pegawai Negeri
Media / Pers
Akademisi
LSM
Masyarakat Umum
Download

Lupa Password

Sedang mengirim data....
Permintaan untuk mereset password berhasil dikirim , silahkan cek kembali email Anda.
Mohon maaf, ada kesalahan jaringan/sistem. silahkan dicoba lagi sesaat kemudian.
Alamat email yang dimasukan tidak terdaftar di e-LHKPN, silahkan menghubungi administrator instansi Anda.
Akun ini belum diaktivasi, silahkan melakukan aktivasi melalui URL yang telah dikirimkan ke email yang telah didaftarkan.

Email anda telah dikonfirmasi, silahkan login untuk melanjutkan.

Terima kasih telah mengunduh berkas LHKPN ini,
berkas akan terunduh dalam detik.

Pengumuman Terbaru

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimana penyampaian LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret. Oleh karena itu kami mengingatkan kembali kepada seluruh Wajib LHKPN untuk segera menyampaikan LHKPN secara Online melalui elhkpn.kpk.go.id paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Bagi Wajib LHKPN yang belum memiliki akun e-Filing silakan menghubungi Admin Instansi masing-masing.

Khusus untuk Wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN dengan tahun pelaporan 2017 maka pelaporan selanjutnya dapat dilakukan pada tahun 2019 dengan posisi harta per 31 Desember 2018.

Dokumen pendukung Lampiran 4. Surat Kuasa (PN, Pasangan dan Anak Tanggungan) wajib ditandatangan basah setiap nama yang tercantum dalam surat kuasa diatas materai Rp. 6.000 dan segera dikirimkanĀ  ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan untuk dokumen terkait lembaga keuangan (surat berharga, kas dan setara kas, harta lainnya) dapat langsung diupload di aplikasi e-filing.